Home » Utama » Transportasi » Bandar » APBMI Pandang Bengkakkan Biaya Logistik PNBP Pengawasan Dihapus

APBMI Pandang Bengkakkan Biaya Logistik PNBP Pengawasan Dihapus

SURABAYA – Dirasa menjadi beban bagi perusahaan bongkar muat dan menyebabkan biaya logistik membengkak di pelabuhan, Assosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) melalui pembahasan bersama telah mengajukan penghapusan PNBP biaya pengawasan bongkar muat sebesar 1 persen yang telah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 15 tahun 20016 dan sudah berjalan hingga kini.

Sekjen Dewan Pimpinan Pusat (DPP) APBMI, Sahat Simatupang mengatakan kalau pihaknya telah melakukan pembahasan terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 1 persen dari ongkos pelabuhan pemuatan dan ongkos pelabuhan tujuan (OPP/ OPT) yang dibebankan kepada PBM sebagai biaya pengawasan bongkar muat barang untuk ditiadakan. Mengingat hal tersebut dipandang kurang tepat dan tarif itu hanya akan menaikkan biaya logistik.

“Alhamdulillah itu sudah disepakati kemarin waktu rapat agar itu dihapus dari PP 15 tahun 2016 dan saat ini sudah dinaikkan ke pemerintah dan tunggu ditandatangani Presiden serta pemberlakuannya tentu menunggu surat keputusannya,” ujarnya, Rabu (18/2/2018) di Surabaya.

Menurut Sahat, dalam kegiatan bongkar muat di pelabuhan karena tidak ada yang dilakukan oleh unsur dari pemerintah. Bongkar muat itu sudah dilaksanakan dan diawasi oleh shipping Line sebagai pelayaran pemilik kapal, kemudian diawasi oleh operator Pelabuhan dalam hal ini Pelindo dan juga diawasi oleh PBM serta ada pengawasan dari tenaga kerja TKBM.

“Itu semua dilakukan pengawasan terus pemerintah kok bisa nagih berupa PNBP itu tidak pas bahkan itu High Costs Logistics yang menyebabkan harga barang naik makanya karena tidak ada jasa yang diberikan APBMI minta kepada pemeribrah untuk dihapus,” jelasnya.

Direktur PT.Terminal Jasa Maritim itu mengaku, keberhasilan mengajukan penghapusan beban biaya pengawasan oleh negara itu dampak positif adanya kesepakatan bersama semua anggota APBMI. Menurutnya, dengan bersatunya seluruh perusahaan bongkar muat (PBM) dalam satu wadah yang utuh APBMI maka sangat mudah memecahkan semua permasalahan yang ada.

“Cuma satu APBMI sebenarnya tidak ada yang lain, sebab APBMI itu sudah melalui SK menteri sebagai satu-satunya mitra pemerintah untuk melaksanakan percepatan kegiatan kelancaran arus barang di pelabuhan,” tandas Sahat. (RG)

About Rudie Arijanto

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

x

Check Also

Jelang Lebaran Bongkaran Batu Bara Di Gresik Lancar

KSOP GRESIK URAI ANTRIAN TONGKANG BATU BARA  GRESIK – Derasnya arus barang curah kering khususnya ...