Home » Utama » Pengawasan Statutoria BKI Mulai Dilakukan Ditjen Hubla
Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Junaidi (kiri) saat memimpin Oversight, (5/4/2018)

Pengawasan Statutoria BKI Mulai Dilakukan Ditjen Hubla

JAKARTA – Setelah dilakukan pendelegasian tugas-tugas statutoria kepada PT. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) secara berkala Direktorat Perkapalan dan Kepelautan melakukan pengawasan melalui Oversight seperti yang telah dilakukan pada hari, Jum’at (5/4/207) kemarin.
Menurut Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Junaidi yang memimpin kegiatan Oversight Program dimaksud menyebutkan, kegiatan tersebut merupakan kelanjutan dari oversight program tahap pertama yang telah dilaksanakan bulan November 2017 lalu.

“Pelaksanaan pengawasan ini merupakan amanat dari Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan PT. BKI tentang Penyerahan Kewenangan untuk Melaksanakan survei dan sertifikasi statutoria kapal berbendera Indonesia Nomor HK.107/2/6/DJPL-17 dan nomor B.0593/HK.503/KL-17 tanggal 5 April 2017,” ujar Junaidi.

Pada aturan tersebut, lanjut Junaidi, khususnya di pasal 5  menyebutkan bahwa setiap 6 (enam) bulan pihak pertama berhak melakukan pengawasan program dalam bentuk audit,monitoring, evaluasi dan review atas pelaksanaan tugas pendelegasian oleh pihak kedua.

“Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk menilai sejauh mana PT. BKI dapat melaksanakan semua pendelegasian yang diberikan oleh Ditjen Hubla sesuai dengan perjanjian kerja sama,” jelasnya.

Junaidi juga menambahkan, dalam program oversight tersebut menghasilkan total 9 (sembilan) rekomendasi yang harus disusun dan dilaksanakan oleh PT BKI (Persero).

“Diantaranya adalah rekomendasi teknis bersifat urgent yang harus segera dilaksanakan untuk penyusunan SOP (standard operational procedure),” tandasnya.

Untuk diketahui, perjanjian Kerja Sama ini juga merupakan pelaksanaan dari ketentuan IMO Resolusi A.349(92) yang diadopsi tanggal 21 Juni 2013 dan mulai diberlakukan sejak 1 Januari 2015 tentang Koda untuk Organisasi yang diakui (Code For Recognized Organization/ RO Code).

Pendelegasian kewenangan statutoria ini juga merupakan dukungan Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Perhubungan kepada PT. BKI yang saat ini dalam proses penerimaan menjadi anggota International Assosiation of Classification Societies (IACS). (RG)

About Rudie Arijanto

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

x

Check Also

Siap Berlaga Marpolex 2018 Kapal Navigasi dan PLP Surabaya ‘ On Position ‘

SURABAYA – Kesiapan jelang perhelatan akbar bertaraf Nasional yang akan digelar Marine Polution Exercise (Marpolex ...