SURABAYA – Jelang pesta demokrasi April mendatang, guna mewujudkan Pemilu 2019 di Jatim yang aman dan damai Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa mengajak seluruh elemen mulai dari TNI/Polri, Satpol PP dan Perlindungan Masyarakat (Linmas), tokoh agama serta masyarakat untuk saling berkolaborasi dan bersinergi.
“Dalam pelaksanaan pemilu nanti banyak hal-hal teknis yang harus diperhatikan, diantaranya pengamanan berlapis dan berjenjang dari seluruh tahapan mulai dari pengiriman surat suara ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) sampai dengan penghitungan suara,” seru Khofifah saat acara Latihan Sistem Pengamanan Kota (Sispamkota) dalam rangka Pengamanan Pemilu 2019 wilayah Provinsi Jawa Timur di Lapangan Kodam V Brawijaya, Selasa (19/3/2019).
Soal pengamanan ini, ia meyakini Polda Jatim dibantu Kodam V Brawijaya, serta Satpol PP dan Linmas siap mengamankan proses ini dengan aman dan lancar. Menurutnya ada sebanyak 190.400 personel keamanan yang akan disiagakan baik dari kepolisian, TNI, maupun Satpol PP dan linmas.
“Terimakasih Kapolda dan Pangdam, bahwa simulasi ini memberi keyakinan bahwa jajaran Polri, TNI, dibantu Satpol PP, linmas dan masyarakat Jatim siap menyambut proses demokrasi. Ini menjadi momen membangun kebersamaan dan komitmen kita serta strong partnership yang baik,” akunya.
Selain itu, Gubernur Khofifah juga mengingatkan persiapan teknis terkait ketersediaan listrik termasuk genset perlu diperhatikan mengingat jumlah peserta pemilu yang sangat banyak, ia meyakini proses penghitungan suara akan memakan waktu yang cukup lama, bahkan bisa sampai dini hari.
“Jadi kami minta ada PLN bisa support terkait listrik ini, termasuk Pemkab/kota di Jatim bisa mengantisipasi ketersediaan genset di wilayahnya,” kata Khofifah.
Menurutnya, dengan jumlah TPS di Jatim sebanyak 130.010, apabila seluruh partai peserta pemilu, pemilihan anggota legislatif baik tingkat pusat, tingkat satu, dan tingkat dua serta masing-masing capres mengirimkan saksi, maka minimal akan ada 50 saksi dalam setiap TPS. Sehingga ukuran TPS pada pemilu kali ini tentunya berbeda dengan pilgub tahun lalu.
“KPU harus menyiapkan TPS dengan ukuran yang berbeda dengan pilgub tahun lalu. Termasuk mengantisipasi adanya saksi dari luar TPS, mereka harus diidentifikasi dengan detail,” tegasnya.
Sementara itu, Kapolda Jatim, Irjen Pol. Drs. Luki Hermawan, M.Si mengatakan, Pemilu 2019 sangat berbeda dengan pemilu sebelumnya, dimana bersamaan dengan pilpres dan pileg sehingga situasi politik saat ini pun berbeda dengan tahun 2014 ataupun sebelumnya sehingga perlu adanya sinergitas dan kerjasama TNI/Polri, masyarakat, serta tokoh agama demi menjaga keutuhan bangsa dan negara.
“Saat ini masalah besar adalah beredarnya informasi hoaks. Setiap hari setiap menit selalu muncul berita yang memperkeruh bukan saja di dalam negeri tapi juga dimainkan oleh pihak-pihak di luar negeri,” terangnya.
Untuk itu, melalui sispamkota ini Kapolda mengajak seluruh pihak untuk bersinergi menjaga keamanan khususnya di wilayah Jatim agar pelaksanaan pesta demokrasi pada 17 April nanti dapat berlangsung dengan aman dan lancar.
“Kami berharap seluruh masyarakat Jatim bisa menggunakan hak pilih dengan rasa aman, tenang dan tidak ada tekanan,” himbaunya.
Senada, Pangdam V Brawijaya, Mayjen TNI R. Wisnoe Prasetija Boedi menegaskan bahwa Kodam V Brawijaya siap membantu Polda Jatim melaksanakan pengamanan pemilu 2019 dengan perkuatan BKO sebanyak 2/3 dari kekuatan personil Polda Jatim yang dilibatkan dalam Operasi Mantap Praja Semeru sejak tahap persiapan sampai dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara di Jatim.
“Jumlah 2/3 ini hanya tertulisnya, tapi kami siap mengerahkan seluruh personil TNI di Jatim untuk membantu pengamanan pemilu,” tandasnya.
Turut hadir dalam acara ini Wakil Gubernur Jatim, unsur Forkopimda Jatim, KPU dan Bawaslu Provinsi Jatim, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat. (RG/Ruu/Hum)
