BATULICIN – Dorong badan usaha pelabuhan (BUP) di Indonesia khususnya wilayah kerja KSOP Kotabaru-Batulicin guna menghadapi standarisasi semua lini bisnis kepelabuhanan yang akan perlahan-lahan berkembang atas semua sumber daya manusia (SDM) nya seperti buruh, operator hingga pelaksana diminta memiliki standarisasi dalam waktu dekat yang akan merambah menjadi aturan tetap yang kemudian harus ditegakkan oleh pelaksana pelabuhan di masing-masing UPT yang ada di seluruh Indonesia untuk menunjang poros maritime program pemerintahan Presiden Jokowi.
“Salah satu contoh, kami sudah mengandeng APBMI untuk membuat standar tenaga tenaga kerja bongkar muat (TKBM),” ujar Kepala Divisi Usaha Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BPPTL) Jakarta, Capt Alioth Wilyem Belseran lepas memberikan sosialisasi infornasi layanan dan workshop BPPTL Jakarta kepada wakil perusahaan di Ebony Hotel Batulicin, Kamis (20/2/2020).
Capt. Alioth mengaku, kehadiran BPPTL di Batulicin ini adalah hal pertama kali yang kami lakukan di daerah karena ada keseriusan dari pihak kepala KSOP Kotabaru-Batulicin yang mengundang BPPTL agar bisa memberikan bekal keilmuan sebagai kesiapan SDM semua pelaku usaha kepelabuhanan di wilayah kerja KSOP KB-BL khususnya yang bergerak di bidang badan usaha pelabuhan (BUP), Terminal untuk kepentingan sendiri (Tersus), dan Terminal Untuk Kepentingan sendiri (TUKS) sehingga memahami betul tuntutan standar SDM nya dengan memiliki sertifikasi.
“Keluar dari kandang lah dengan pertimbangan permintaan pihak KSOP,” akunya.
Capt Alioth mengingatkan, dalam wilayah pelabuhan di daerah yang bertanggung jawab ada bentuknya KSOP dan KUPP, khususnya di Batulicin, dengan adanya keinginan dari KSOP. Sehingga kemauan menggandeng kita berupaya dalam meningkatkan kemampuan pihak SDM yang berkecimpung di dunia usaha kepelabuhanan kami sangat apresiatif dan hadir pada hari ini.
“Kami melihat keseriusan dari KSOP Kotabaru-Batulicin mempersiapkan sdm pelaku usaha di pelabuhan sebelum adanya standarisasi yang diterapkan olegh pemerintah maka kami menjawab niat baik itu dfan menyanggupi bisa mengadakan diklat untuk kebutuhan yang diinginkan,” tuturnya.
BPPTL apreciate kepada KSOP KB-BL dalam hal ini Capt M. Hermawan atas niat baik yang disampaikan karena ini akan menjadi pilot project bagi UPT yang ada di Indonesia dengan membuka kelas diklat yang diselenggarakan BPPTL di daerah tempat pelaku usaha karena sebagai badan layanan umum maka bisa juga mengembangkan hingga ke daerah.
“Selama ini kami menerima kelas diklat ya harus di Jakarta, ya karena ada aturan juga yang memperbolehkan kami bisa melakukan di daerah maka kita jawab maksud dari pak Hermawan sehingga hari ini kita bisa hadir dihadapan bapak sekalian,” ucapnya sampil meminta aplose dari para undangan atas upaya yang dilakukan kepala KSOP KB-BL.
Capt Alioth menambahkan, menurut penelitian Habibie Center, itu kita banyak kehilangan karena pungutan dari jasa-jasa bukan perdagangan yang disebabkan karena tidak terstardarisasinya pihak yang diatur maupun pihak yang mengatur tidak diberi kekuatan. Besar harapannya, kami sudah mempersiapkan semua akan mengajak pelaku usaha yang ada di Batulicin dan Kotabaru untuk bersatupadu kita membangun negara ini.
“Kehilangan uang yang diakibatkan untuk biaya jasa itu hingga mencapai 1000 triliun per tahun,” ingatnya.
Bila kita bisa memangkas jasa-jasa yang timbul dalam dunia usaha yang dijalankan tentu akan memberikan keuntungan bagi perusahaan itu sendiri. Kami siap membantu pengusaha disini mau bikin apa aja dalam bentuk diklat silahkan karena negara ini rumah kita semua.
“Cuma harus dipikirkan, mau bikin apa, mau ngapain dan harus bagaimana, itu aja masalahnya sederhana sekali. Baru kali ini kami keluar dari kendang karena smartnya KSOP disini,” tegas Alioth.
Dengan SDM yang berstandar maka pekerjaan di pelabuhan akan mudah karena masing-masing pelaku sudah memahami apa yang dikerjakan sehingga pengawasan yang dilakukan regulatorpun akan mudah dan berjalan dengan baik. Seperti, contoh persoalan AIS kapal bagi kapal nelayan yang telah diwajibkan oleh pemerintah maka semua pengusaha harus bisa memenuhi, karena ketidak tahuan sehingga masang ais yang tidak berstandar sehingga ada persoalan dengan pihak Polair.
“Kalau kepala pelabuhannya tidak responsip, tidak mempunyai visi dan misi yang menunjukkanposisitif pasti akan bermasalah. Makanya hal yang tepat saat ini yang dilakukan kepala KSOP batulicin dengan mengandeng kita agar seluruh pelaku usaha bisa prepper dan kedepannya tidak bermasalah saat standarisasi diberlakukan pememerintah,” tandasnya.
“Kami mewakili kementerian perhubungan untuk melakukan penetrasi langsung ke lapangan,” imbuhnya.
Bila upaya pemerintah yang meningkatkan SDM nya dalam penguasaan ilmu terkait pelaksanaan kepelabuhanan di lapangan bila tidak diimbangi SDM pelaku usaha yang mengerti aturan main akan menjadi suatu yang timpang sehingga tidak akan berjalan baik dan cenderung timbul cela-cela yang dapat menumbuhkan bibit kecurangan.
“Kalau pihak ketiganya tidak ngerti kan ibarat kata jaka sembung arti ngak nyambung. Tapi kalau semua pada paham aturan main maka oprasional dapat berjalan baik,” ucap Alioth.
Ditempat yang sama, Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Kotabaru-Batulicin (KB-BL) Capt. M. Hermawan, S.Sit, M.M, MMar mengaku, kami ingin memberi kemudahan kepada pelaku usaha dengan mendekatkan jarak dan waktu yang jauh itu untuk mendapatkan sertifikasi kemampuan SDM nya yang dapat dilakukan diklat di Batulicin sehingga tidak banyak biaya dan waktu yang terbuang untuk tetap dapat mengikuti diklat yang akan dilangsungkan BPPTL ini.
“Jujur, untuk mendapat sertifikasi BUP yang saya dapatkan, maka kita harus menjalani Pendidikan di Jakarta di tempat BPPTL tapi saya berfikir bagaimana caranya SDM yang ada di masing-msing perusahaan yang ada di wilayah kerja saya dapat memiliki dengan kemudahan sehingga kita bermohon kepada pihak BPPTL untyuk dapat melangsungkan diklat di tanah Bumbu dan diijabah,” akunya.
Pemerintah juga ingin, lanjut Hermawan, masyarakat akan tahu peran syahbandar dan peran pengusaha sendiri yang mana dalam operasional bisnis di pelabuhan itu ada kepentingan bisnis dan aturan yang harus dapat berjalan seiring. Contoh pengaturan kapal di dermaga kan harus dilakukan benar karena kapal merupakan asset pengusaha sedang dermaga juga asset pengusaha sehingga keduanya harus terjaga dengan baik, hal itu butuh kehadiran regulator sebagai wasit.
“Kita harus mempunyai standarisasi, kopetensi dan parameter Namun kalau kedua pihak baik yang mengatur sama yang diatur paham apa yang dikerjakan maka clear,” serunya.
Hermawan berharap, dengan meningkatkan kinerja SDM pelaku usaha yang dapat dipertanggung jawabkan sehingga dengan upaya mengandeng badan diklat BPPTL akan memberi kemudahan untuk membentuk sdm tersebut mampu menjalankan perannya dengan benar agar giat pelabuhan lebih baik.
“Harapan saya mempunyai BUP, TUKS, dan Tersus yang luar biasa sehingga pengawasan KSOP akan ringan karena dapat berjalan sesuai aturan,” pugkasnya. (RG)
