Upaya Tuntaskan Pas Kecil Nelayan, UPP Telagabiru Buka Gerai di Tiga Titik

94
Penyerahan Pas Kecil kapal kepada salah satu nelayan desa Pejagaan Bangkalan, Madura oleh Kepala UPP Telagabiru, Bambang Sugiarto, S.IP, MM disaksikan Camat Bangkalan, Cici Widyati dan tim supervisi Syahbandar Tanjung Perak yang dipimpin Kasi SHK, Arief Muharmawan, S.SIT, MM, Kamis (27/2/2020).

BANGKALAN – Kantor Unit Penyelengara Pelabuhan (UPP) Kelas III Telagabiru melakukan gerai pelayanan pengukuran kapal-kapal nelayan dibawah GT 7 sebanyak 138 unit di tiga titik yaitu, daerah Pejagan, Banyusangka dan Labuan Kabupaten Bangkalan, Madura, Kamis (27/2/2020)

Kepala UPP Kelas III Telagabiru, Bambang Sugiarto, S.IP, MM (tengah) bersama pihak supervisi Syahbandar Tanjung Perak Arief Muharmawan, S SIT, MM Kasi SHK, Camat Bangkalan dan dinas perikanan serta Lurah dan Kepala Desa di acara gerai pengukuran kapal nelayan di desa Pejagan, Bangkalan, Madura, Kamis (27/2/2020).

Kepala kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Telagabiru, Bambang Sugiarto, S.IP, MM mengatakan, kegiatan ini merupakan lanjutan gerai tahun 2019 lalu yang dioptimalisasi di tahun ini dengan harapan bisa tuntas pengukuran terhadap kapal-kapal nelayan diseluruh wilayah kerja UPP Telagabiru sebanyak 1075 unit tersebar di wilayah Kabupaten Bangkalan, Sampang dan Pamekasan.

“Hingga saat ini yang sudah dilakukan pengukuran sebanyak 931 kapal sehingga kita hanya kekurangan 144 kapal,” tutur Bambang disela kegiatan pengukuran di Pejagan, Bangkalan, Madura, Kamis (27/2/2020).

Terkait pengukuran kapal ini, lanjut Bambang, memang di lapangan masih mengalami hambatan yang klasik dari masyarakat yang belum paham betul arti pentingnya legalitas kapal dengan memiliki pas kecil yang diberikan secara gratis oleh pemerintah untuk saat ini dengan mengatakan “selama ini kita berlayar tidak ada masalah “. Targetnya bisa kelar  dalam bulan ini namun kondisi lapangan yang kurang mendukung sehingga akan agak panjang dan mudah-mudahan tahun ini juga selesai.

Baca Juga  Pastikan Kelancaran Arus Balik, Jasa Raharja, Kemenko PMK, Kemenhub, dan Korlantas Polri Tinjau Pelabuhan Panjang dan Bakauheni

“Mungkin hambatan tidak terjadi di Pejagan atau di Pangeranan tapi di tempat lain. Harapan saya nanti kedepan kalau sudah ada penegakan hukum bisa dipastikan nelayan banyak yang mengurusnya,” kata Bambang.

Menurut Bambang, data banyaknya jumlah kapal setelah dilakukan sensus di lapangan langsung oleh timnya di dapati tak sama dengan jumlah yang di dengungkan di luaran yang menjapai lebih 3 ribuan kapal.

“Bisa jadi itu jumlah kapal yang terdata tahun-tahun sebelumnya namun saat ini up datenya bisa kita data sebanyak sekitar seribuan lebih. Prinsipnya kita akan melakukan pengukuran terhadap semua kapal yang ada meski nanti di dapat kapal-kapal lagi, pasalnya, belum semjua nelayan pro aktif sehingga kita butuh peran dari pihak pemerintah daerahh,” ungkapnya.

Ditempat yang sama, Camat Bangkalan, Madura, Cici Widyati  mengatakan, kita dari kecamatan hanya mendata siapa saja kira-kira yang mau diukur perahunhnya karena sepertinya para nelayan kurang tahu manfaatnya untuk apa diukur itu. Memang fity-fifty, ada yang mau dan ada yang tidak. Nanti kedepannya tahu manfaatnya apa, insya’alloh akan berbondong-bondong para nelayan melakukan pengukuran kapalnya.

Baca Juga  Pelindo Jamin Layanan Operasional Logistik Selama Libur Lebaran 2024

“Kami berharap ada sosialisasi dari perikanan maupun dishub apa kegunakan dilakukan pengukuran kapal untuk dapat pas kecil itu, karena menurut mereka selama ini tidak ada suratnya pun aman-aman saja,” ucapnya.

Sebetulnya, Cici mengaku,  pengukuran kapal ini merupakan terobosan yang bagus dilakukan oleh pemerintah melalui Ditjen Perhubungan Laut, karena ini dilakukan secara gratis tanpa di pungut biaya makanya seharusnya masyarakat bisa mempunyai kesadaran atas itu.

“Mumpung gratis semoga banyak masyarakat yang tererak daripada nantinya berbayar,” aganya.

Saya memang baru menjabat sebagai Camat dan baru tahu ada pengukuran semacam ini. Kedepan akan kita dorong masyarakat agar bisa melakukan pengukuran untuk membantu langkah pihak UPP Telagabiru yang rodshow ke semua daerah di Bangkalan ini baik yang ada di Kelurahan dan Desa.

“Di kami ada 6 desa dan 7 keklurahan. Yang di desa itu belum ada sama sekali yang mendaftar sehingga nanti akan kita dorong melalui pak Klebun atau pak Desanya guna melakukan pengurusan pas kecilnya,” tegas

Baca Juga  KSOP Gresik Bersama Instansi Terkait Sapa Penumpang dan Kru Kapal Dengan Berbagi Takjil

Semengtara itu, salah satu petugas Dinas Perikanan Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan Abdul Fattah menjelaskan, bahwa pihaknya sudah melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat arti pentingnya pas kecil kapalnya sehingga mereka mau untuk mendaftarkan kapalnya. Data yang ada, di kecamatan Bangkalan Kelurahan Pangeran dan Pejagan itu ada sekitar 350 an nelayan dengan 200 an perahu yang sudah tersertifikasi.

“Tapi ada yang memang pembuat baru atau beli baru yang belum memiliki pas kecil,” ujarnya.

“Sedang secara keseluruhan, di Kecamatan Bangkalan kemungkinan ada sekitar 600 an kapal,” imbuhnhya. (RG)

Titikomapost.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE