Home » Umum » Politik & Pemerintahan » Tol Laut Fungsi Stabilisator Pasar Belum Dirasakan
Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono didampingi Syahbandar Tanjung Perak, Dwi Budi Sutrisno bersama Kepala Otoritas Pelabuhan Tanjung Perak, Hernadi Tri Cahyanto saat mengunjung pelabuhan Tanjung Perak, Senin (11/2/2019).

Tol Laut Fungsi Stabilisator Pasar Belum Dirasakan

SURABAYA – Anggota Komisi V DPR RI, Bambang Haryo Soekartono menyoal peranan Tol Laut yang belum berfungsi sebagai stabilisator pasar. Hal itu diungkapkanya saat mengunjungi pelabuhan Tanjung Perak.

“Tol laut sebagai stabilisator pasar tentu barang komoditi yang akan dikirim harus diatur pemerintah. Jadi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat tujuan tol laut itu benar-benar terangkut namun ini yang saya lihat tidak terjadi,” ujarnya di pelabuhan Tanjung Perak, Senin (11/2/2019).

Menurut Bambang, Tol laut itu harus wajib yang menentukan harganya adalah pemerintah sehingga tidak ada kebocoran harga yang dijual dengan mekanisme pasar. Jadi nanti barang yang mau dijual kemana itu harus pemerintah yang mengatur bekerjasama dengan dinas-dinas terkait yang ada di daerah.

“Begitu namanya tol laut yang menentukan harganya wajib pemerintah bukan pasar,” katanya.

Saat ini, Bambang mengaku, konsep Tol Laut itu sendiri sudah bagus tapi ada kebijakan yang salah dari atas dimana tidak ada penetapan jenis barang yang harus diangkut tol laut yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat kepulauan yang menjadi tujuan tol laut. Ironisnya, barang-barang badan usaha milik negara (BUMN) hanya berada di skema 60 : 40. Artinya hanya 60 persen space ruang kapal yang disediakan untuk semua barang tersebut seperti, semen Indonesia, beras bulog dan sebagainya.

“Harusnya kalau barang milik rakyat itu 100 persen sehingga bisa sebagai penetrasi harga barang di tempat tujuan tol laut,” jelas Bambang.

Harusnya, lanjut Bambang, bahwa semua jenis barang tol laut yang akan diangkut itu pemerintah yang menetapkan agar Tol laut biar benar-benar bermanfaat untuk rakyat bukan dinikmati golongan kapitalis.

“Kenyataan yang terjadi di lapangan pengaturan distribusi barang pokok yang dibutuhkan masyarakat kurang tepat pengaturannya,” tegasnya.

Bambang melihat, kehadiran kementerian terkait belum nampak maksimal karena tidak bisa program itu hanya dipikul hanya sebagian kementerian. Penyediaan armada kapal yang telah dikelolah oleh kementerian Perhubungan harusnya diimbangi dengan dukungan dari kementrian perdagangan sehingga tol laut benar-benar berjalan sesuai dengan tujuannya.

“Barang-barang yang diangkut tidak diatur terlebih dulu dan barang itu akan dijual kemana juga jadi samar dan kenyataannya tidak jelas sehingga barang itu dilepas ke pasar dan memberikan peluang para kapitalis mempermainkan,” paparnya.

Bahkan, terjadi kenyataan di salah satu daerah tujuan Tol Laut dimana nyaris barang yang dibongkar dari kapal tidak ada barang tol laut.

“Contoh, di Miangas, barang yang diangkut kapal tol laut saat itu tidak membawa kebutuhan yang diharapkan rakyat bahkan pada saat menjelang lebaran. Jangan sampai tol laut sebagai transportasi publik di politisir pihak-pihak tertentu,” tandasnya.

Contoh lain, Bambang mengatakan, disparitas harga tidak lebih 6 persen itu sampai Papua, berarti kalau harga betas sekitar 12 ribu maka kalau 6 persennya hanya sekitar 700 rupiah tambahannya.

“Jadi bila dibilang tanpa tol laut selisih harga ribuan persen lebih mahal yang dikatan oleh pemerintah itu hoax dan saya bisa mempertanggung jawabkan,” imbuhnya.

Untuk itu, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian harusnya lebih bisa berbuat agar dapat mengatur dan membenahi persoalan ini karena ini menggunakan anggaran dari rakyat.

“Kegiatan ini kita ketok (setujui.red) anggaranya dengan menggunakan duit rakyat bukan uang pemerintah,” pungkas Bambang.

Sementara itu, Kepala kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak  Ir. Dwi Budi Sutrisno mengatakan, dalam kunjungan yang dilakukan anggota komisi V DPRRI Bambang Haryo Soekartono ke Tanjung Perak, pihaknya telah mengundang para operator pelayaran yang mendapatkan hak pengoperasian kapal Tol Laut sesuai yang disampaikan melalui surat dewan tersebut.

“Kami undang mereka agar bisa dialog langsung dengan anggota dewan seputar tol laut yang diharapkan seperti yang diharapkan dari kunjungan itu,” tuturnya.

Kami maupun  Otoritas Pelabuhan tentu akan mengawasi kelancaran kegiatan yang ada di pelabuhan Tanjung Perak sesuai tupoksi.

“Bahwa kelancaran bongkar muat kapal tol laut itu yang kami pastikan sehingga kapal bisa cepat berlayar sesuai jadwalnya,” terangnya. (RG)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Karena Tak Ada Laporan, Camat Tambaksari Anggap Pegawai Selingkuh Wajar

SURABAYA – Aroma tak sedap ...