JAKARTA – Perebutan kursi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) menyeruak dipermukaan media yang dilakukan hampir semua partai politik (Parpol), bahkan para elite partai berlomba memaparkan argumentasi menjual kadernya yang terbaik untuk bisa mendudukinya. Hal itu juga terang-terangan disampaikan PDI, Golkar, Gerindra, PKB, dan partai Demokrat.
Anggota DPD-RI terpilih 2019-2024, La Nyalla Mahmud Mattalitti, menilai, keinginan partai-partai untuk menduduki kursi ketua MPR sebagai hal yang wajar. Namun, elok kalau perebutan itu dilakukan dengan adab persatuan yang berpijak kepada kepentingan bangsa.
“Tentu saja kawan-kawan di partai punya keinginan yang sama, yaitu bagaimana MPR ke depan semakin aktif menjaga nilai-nilai kebangsaan kita, menjaga Pancasila, menjaga NKRI. Tentu itu hal positif,” ujar La Nyalla kepada wartawan, Selasa (23/7/2019).
Namun, lanjut La Nyalla, akan menjadi preseden buruk nantinya jika kemudian perebutan ketua MPR yang semestinya diwarnai dengan rasa persatuan justru malah memecah konsolidasi partai dan upaya rekonsiliasi nasional yang sedang dibangun Presiden Jokowi.
“Besar kemungkinan akan ada sejumlah paket calon pimpinan MPR yang merupakan konfigurasi partai dan DPD. Akan ada voting di sana, sesuai UU MD3. Ada kekhawatiran bakal banyak manuver politik yang justru meretakkan bangunan konsolidasi kepartaian, dan bahkan bisa mengganggu relasi di koalisi pendukung Pak Jokowi,” ujar La Nyalla yang duduk di kursi DPD mewakili dari 2,2 juta suara masyarakat Jatim.
Untuk itu, sebagai langkah netral, dan solusi dari kebuntuan, La Nyalla memberi wacana kursi ketua MPR bisa diambil dari unsur DPD-RI
“Saya kira di DPD banyak sekali yang berkompeten. Ada banyak tokoh senior di DPD dengan visi kenegarawanan yang mampu mengorkestrasikan kepentingan-kepentingan politik praktis menjadi politik kebangsaan,” ungkapnya.
Dengan ketua MPR dijabat dari unsur DPD-RI, ini akan menjadi semacam jalan tengah dari berbagai manuver perebutan kursi tersebut.
“Semua happy karena tidak ada yang merasa panggung ketua MPR dikuasai salah satu parpol. Karena memang secara elektoral, panggung ketua MPR ini penting untuk menatap 2024. Maka tak heran semua parpol berebut. Akan menjadi jalan tengah jika DPD yang berperan sebagai ketua MPR,” jelas La Nyalla.
DPD-RI, menurut La Nyalla, secara karakter juga tepat menjadi ketua MPR, karena tak terikat pada ideologi kepartaian.
“DPD pada dasarnya adalah rangkaian perwakilan daerah yang menyatu dan menampilkan wajah ke-Indonesia-an, wajah kebhinnekaan. Itu cocok untuk profil ketua MPR yang mengemban amanah untuk membangun politik kebangsaan,” pungkasnya. (Diea/LNM)
