Walhi Kecam Pemberian Penghargaan Gubenur Jatim Kepada PT BSI

44
Aksi massa Walhi Jatim di depan kantor Gubenuran Jawa Timur, Kamis (1/8/2019).

SURABAYA – Mengecam kebijakan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa atas pemberian penghargaan kepada PT Bumi Suksesindo Indonesia (BSI), operator tambang emas Tumpang Pitu, Banyuwangi, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Timur dan sejumlah warga Banyuwangi mendatangi Kantor Gubernur Jawa Timur, Kamis (1/8/2019).

“Penganugerahaan pengahargaan itu semakin menunjukkan ketiadaan komitmen perlindungan terhadap keselamatan rakyat di Pesisir Selatan Jawa Timur. Kami mempertanyakan keseriusan Gubernur Khofifah menyelamatkan ruang hidup rakyat,” ujar Direktur Eksekutif Walhi Jatim, Rere Christanto.

Seperti diketahui, Penghargaan “Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup” itu diberikan Khofifah pada puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Kompleks Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan Probolinggo, Minggu 28 Juli 2019 lalu.

Dalam hal ini, Rere menyebut Khofifah telah abai dalam dampak kerusakan ekologis dan ancaman yang dihadapi masyarakat sekitar, karena beroperasinya kegiatan tambang tersebut. Salah satunya adalah peristiwa banjir lumpur di Pulau Merah sepanjang Agustus hingga 2016 yang menghancurkan lahan pertanian yang diduga kuat disebabkan dari kerusakan akibat aktivitas tambang.

Baca Juga  KSOP Tanjung Perak Keluarkan Notice To Marine Atas Tenggelamnya TB Samudra Sindo II

“Kejadian banjir ini diduga kuat disebabkan kerusakan kawasan hulu gunung Tumpang Pitu oleh aktivitas pertambangan emas, padahal sebelumnya wilayah tersebut merupakan hutam lindung,” terangnya.

Menurut Rere, pemberian penghargaan kepada industri ekstraktif pertambangan tentu saja menyimpan tanda tanya besar. Sebab kawasan selatan Jatim telah lama menjadi kawasan budidaya, baik pertanian maupun sebagai kawasan tangkapan perikanan, sehingga aktivitas pertambangan yang eksploitatif, rakus lahan dan rakus air akan sangat kontraproduktif dengan kebutuhan warga, terutama tentang keberlanjutan fungsi alam sebagai syarat budidaya masyarakat.

“Maka, pemberian penghargaan pengelolaan lingkungan hidup oleh Gubernur Khofifah kepada industri ekstraktif pertambangan, tentu saja menjadi sebuah pernyataan besar,” katanya.

Sayang, keinginan para massa dari Walhi Jawa Timur untuk bertemu Gubernur Khofifah tidak direspon sehingga sekitar seratusan orang itu meninggalkan lokasi orasi satu per satu. (Diea/nb)

Titikomapost.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE