Disinfektan Bahayakan Manusia, PN Surabaya Hentikan Penyemprotan

30
Tampak depan Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

SURABAYA – Upaya penanggulangan penyebaran Covid-19 (Corona) di berbagai tempat dengan melalui penyemprotan cairan disinfektan ke tubuh manusia yang menuai pelarangan dari World Health Organization (WHO) atau Organisasi Kesehatan Dunia, ditindaklanjuti Pengadilan Negeri (PN) Surabaya dengan meniadakan seluruh bilik-bilik penyemprot yang disediakan.

Humas Pengadilan Negeri Surabaya Martin Ginting menjelaskan, bahwa pemasangan bilik disinfektan merupakan bantuan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.Yang awalnya untuk mengantisipasi penyerabaran virus Corona bagi masyarakat yang masuk ke kawasan Pengadilan.

“Namun setelah mendapatkan informasi dari WHO dan Kementerian Kesehatan adanya bahaya dari penyemprotan cairan disinfektan ke tubuh manusia, maka kami melakukan reaksi keras dengan menghentikan sementara. Terutama pada bagian indera seperti mata, hidung, mulut yang bisa terganggu,” aku Hakim Ginting seperti yang dikatakan kepada potretkota, Senin (6/3/2020).

Untuk diketahui, bilik disinfektan yang ada di depan pintu masuk dan didalam PN Surabaya yang sudah beroperasi sekitar 10 hari lalu, untuk saat ini tidak difungsikan terlebih dahulu. Wakil Tuhan ini masih menunggu informasi dari pemerintah sesuai arahan dari Kepala Ketua Pengadilan Negeri Surabaya.

Baca Juga  Tantangan Besar Pengurus Baru DPC IPERINDO Jatim Membawa Industri Maritim Bersinar

Sebelumnya, Minggu (29/3/2020), melalui akun resmi Twitter WHO Indonesia, disampaikan bahwa menyemprot tubuh dengan alkohol atau klorin pada tubuh seseorang tidak akan membunuh virus yang sudah masuk ke dalam tubuh.

“Jangan menyemprot disinfektan langsung ke badan seseorang, karena hal ini bisa membahayakan. Gunakan disinfektan hanya pada permukaan benda-benda. Ayo #LawanCOVID19 dgn tepat!” tegasnya. (die/pot)

Titikomapost.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE