Ternyata Sumber Aliran Listrik Padam dan Genset TTL Juga Tidak Bisa Berfungsi
TITIKOMAPOST.COM, SURABAYA – Persoalan kemacetan yang sempat terjadi di Terminal Teluk Lamong (TTL) hingga merugikan banyak pihak beberapa waktu lalu menjadi salah satu bahasan unek-unek peserta Rapimwil ALFI Jatim 2026 secara serius yang berharap hal semacam itu tidak terjadi lagi mengingat sangat dirasa pelaku transportasi logistik.
Meski Terminal Teluk Lamong (TTL) secara resmi telah menggunakan Terminal Booking System (TBS) sejak 11 Juni 2025 guna menunjang kegiatan oprasional di TPK Terminal Teluk Lamong, namun beberapa waktu lalu masih terjadi kemacetan panjang yang merugikan banyak pihak.
Wakil Ketua Bidang Kepelabuhanaan DPW ALFI Jawa Timur, Husni mengatakan, terkait wadulan anggota atas kemacet dibeberapa terminal yang berdampak pada aktivitas transportasi logistik dan forwader di lingkungan pelabuhan, seperti di TTL, pihaknya melihat memang harus ada komunikasi dengan pihak dishub provinsi dan kota Surabaya yang berkaitan agar ada sinergi serta dengan pihak kepolisian yang mengatur terkait kemacetan untuk kita singkronkan semua.
“Begitu juga Pelindo dengan teluk lamong ini bersama dengan pihak terkait untuk dapatnya memecahkan dan jangan merugikan masyarakat juga. Khususnya itu yang harus ditekankan,” tandasnya disela jalannya Rapim wilayah ALFI Jatim di Surabaya, Kamis (22) 1/2026).
Gara-gara Sistem Mati Logistik Jadi Korban
Sedang, terkait dengan kemacetan yang diakibatkan kerusakan sistem akibat padamnya listrik serta tidak berfungsinya genset pendukung, Husni menjelaskan atas apa yang menjadi keluhan anggota bahwa kita sudah melakukan audensi juga pada saat itu dengan pihak terminal Teluk Lamong akibat adanya insiden blackout sehingga kita meminta adanya antisipasi antisipasi melakukan langkah preventif agar kejadian serupa tidak terulang yang berdampak merugikan masyarakat.
“Saat itu, informasi dari direktur TTL ketika kita undang diskusi bersama atas keresahan anggota menyampaikan bahwa pihaknya sudah mengambil sumber elektrisitas sumber listriknya bukan hanya dari Gresik saja tapi diambil dari Surabaya. Istilahnya lebih tinggi dibanding dengan yang normal biasa,” katanya.
Menurut Husni, pihaknya berharap tidak ada terjadi lagi, dan antisipasinya itu harus ada. Jangan sampai terminal selevel internasional bisa terjadi hal semacam itu kedepan dikemudian hari. Mereka menyampaikan selama ini sumbernya itu hanya dari Gresik elektrisitasnya, tapi beliau menyampaikan akan menggunakan dua sumber (surabaya gresik) dan akan memperbaiki utilitynya.
“Saat itu listrik PLNya mati, dan Gensetnya juga tidak berfungsi sehingga oprasional tidak jalan hingga terjadi kemacetan itu,” Jelas Husni.
Memang, lanjut Husni, atas kejadian itu TTL sudah memberikan dispensasi biaya storage (penyimpanan)
Harapan kami tidak ada lagi terjadi dikemudian hari,” Imbuhnya.
Begitu juga seperti yang terjadi di Terminal Petikemas Surabaya atau TPS khususnya jalan Tanjung Tembaga sebagai akses keluar terminal sudah pernah koordinasi dengan pihak KSOP tentang aturan main terkait parkir di jalan supaya ada tindakan.
“Karena wilayah terminal itu masuk kewenangan terminal ya Pelindo agar supaya melakukan penertiban supaya tidak menjadi parkir liar,” katanya.
Bahkan, lanjut Husni, salah satu perusahaan yang tergabung dalam anggota ALFI menelan pil pahit tatkala import yang dibawanya alami kerusakan yang nilainya hingga setengah milliar akibat tersangkut truk lain yang parkir disisi kanan kiri jalan Tanjung Tembaga.
“Saat barang kami keluar dari TPS melintas di jalan Tanjung Tembaga alami kecelakaan barang rusak akibat tersangkut karena jalanan sempit. Atas kejadian kami di klaim setengah milliaran,” ungkap salah satu anggota yang engan disebut namanya menuturkan bahwa perusahaannya pernah alami musibah hingga alami kerugian.
Menambahkan, Budi Leksono Wakil Ketum Bidang Kepemerintahan & Antar Lembaga mengatakan, kami mempunyai catatan bahwa anggota mengeluhkan terkait koordinasi perubahan dari BPS tentang perizinan yang dipandang sangat memberatkan atas aturan baru itu.
“Kita berharap aturan KBLI dikembalian asal,” tandasnya.
Budi juga hal yang telah ditampung dari unek-unek anggota bahwa tingginya kemacetan dampak letak eksisting. Rata-rata eksisting depo gudang itu dekat dengan jalan raya yang berdampak menimbukan kemacetan.
“Ini harus bisa dicermati dalam hal kelolosan perijinan. Karena itu melibatkan provinsi tapi dampaknya dirasakan masyarakat Surabaya,” ucapnya.
Paling tidak, Budi menyebut bahwa sinergi tiga pilar untuk mencegah kemacetan dilapangan harus ada komunikasi baik pihak Polres, Pemerintah Kota Surabaya dan Asosiasi yang sudah barang tentu melalui KSOP ini menjadi catatan.
“Pihak terkait harus duduk bersama agar bisa menjawab persoalan masyarakat,” pungkasnya. (RG)
