Berdayakan Galangan Lokal PT DLU Percayakan Pembangunan KMP Kirana VII Di PT ASSI

125
Penekanan tombol dimulainya peletakan lunas ( Keel Laying ) kapal Ferry KMP Kirana VII oleh owner dan jajaran Direksi PT Dharma Lautan Utama dan PT Adiluhung Saranasegara Indonesia di galangan ASSI Socah, Bangkalan Madura, Kamis (7/11/2019).

BANGKALAN – Perusahaan galangan PT Adiluhung Saranasegara Indonesia (ASSI) mulai laksanakan Peletakan Lunas ( Keel Laying ) kapal Ferry jenis Roll On – Roll Off (RORO) pesanan PT Dharma Lautan Utama (DLU) dengan nama KMP Kirana VII yang dihadiri langsung para owner, jajaran direksi maupun strukturalnya bertempat di Socah, Bangkalan Madura , Kamis (7/11/2019).

Direktur Utama PT Adilung Saranasegara Indonesia, Anita Puji Utami dalam sambutanya mengatakan, peletakan lunas ini merupakan dasar sejak dimulainya umur kapal dan dianggap sebagai hari kelahiran kapal, sekaligus menunjukkan bukti pelaksanaan dari komitmen atas kepercayaan yang telah diberikan oleh PT DLU untuk pembangunan 1 (satu) unit Kapal Ferry Ro-Ro ini.

“Kapal Ferry RORO ini merupakan Kapal Penyeberangan Penumpang dan Kendaraan yang memiliki panjang keseluruhan 68,94 meter yang dibangun Adiluhung yang diberi nama KMP. Kirana VII, dan dijadwalkan akan rampung pada akhir tahun 2020,” ujarnya.

Menurut Anita, keputusan dan komitmen dari PT.Dharma Lautan Utama membangun kapal di dalam negeri harusnya mendapatkan apresiasi dari pemerintah karena merupakan galangan kapal nasional. Dari itu, Dia berharap, proyek PT.Dharma Lautan Utama bisa mendapatkan insentif dari pemerintah seperti kemudahan bea masuk komponen, perpajakan maupun bunga bank. Sehingga besarnya modal pembangunan kapal ini dapat membantu meringankan beban biaya operasional nantinya.

Baca Juga  Jasa Raharja Bersama Dishub Provinsi dan Kepolisian Lakukan Ramp Check di Terminal Banyuwangi

“Pelaksanaan Keel Laying ini, juga sudah memenuhi persyaratan class yaitu 1% dari DWT kapal atau minimal 50 ton (yang mana yang terlebih dahulu tercapai). Dalam pembangunan kapal ini, kami juga berupaya memaksimalkan kemampuan industri penunjang dalam negeri untuk meningkatkan TKDN termasuk Sumber daya manusia,” papar Anita.

Tentunya, lanjut Anita, Adiluhung Saranasegara Indonesia akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan hasil produk yang berkualitas sesuai dengan Spesifikasi yang telah ditetapkan.

“Dan kami juga akan berusaha untuk dapat menyelesaikan pembangunan kapal tersebut sesuai dengan kontrak yang telah disepakati,” tandasnya.
Ditempat yang sama, Bambang Haryo Soekartono selaku Komisaris PT DLU yang sekaligus penasehat PT ASSI mengatakan, Dharma Lautan Utama ingin memotivasi pelayaran lokal untuk membangun kapalnya di dalam negeri sehingga juga dapat menghidupkan potensi perusahaan galangan yang ada, dan tak kalah hebatnya dengan asing. Persoalan yang ada, perusahaan pelayaran tidak senang membangun di dalam negeri karena harganya lebih mahal, itu tidak terlepas campur tangan pemerintah seperti di China yang memberikan subsidi besar kepada dunia industri maritimnya sehingga jatuhnya lebih murah bila dibanding di galangan lokal.

“Bahkan sampai sepertiga dari industri komersial bunga bank itu dan fasilitas lain seperti pajak. Kalau hal itu juga dilakukan Indonesia maka tentu galangan kita dapat bersaing dalam membangun kapal,” terangnya.

Baca Juga  Samsat Gandeng McDonald’s Tulungagung Untuk Menarik Minat Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Bambang mengingatkan, sampai kapan pun masyarakat kita tidak akan membangun di galangan lokal kalau tidak ada kebijakan pemerintah mengenai insentif maupun bunga bank yang bersahabat dengan galangan dalam negeri.

“Hampir semua Bank kurang percaya pada dunia usaha maritim padahal pemerintah sudah mengikonkan dunia maritim,” ucap Bambang.

Sementara itu, Direktur Utama PT Dharma Lautan Utama, Erwin H. Poedjono menjelaskan pembangunan kapal Kirana VII ini merupakan kapal ke 42 yang akan memperkuat armada PT DLU. Secara operasional masih banyak tempat, dan kita sudah plot beberapa tempat yangmana dengan berjalannya waktu setelah kapal ini jadi nanti akan kita tentukan.

“Yang jelas kapal ini kapal ukuran menengah untuk jarak tempuh menegah yang cocok dengan wilayah Indonesia Timur,” katanya.

Erwin menambahkan, Sebagaimana kita sadari bahwa negara kita negara kelautan, kita tetap akan mengevaluasi kebutuhan armada kapal untuk menunjang oprasional PT DLU.

“Artinya kita tidak pernah berhenti, tapi tidak bisa kita sampaikan sekarang kedepan apa ada penambahan atau tidak,” tandasnya.

Namun begitu, Bambang mengakui, iklim usaha kapal ferry atau penyeberangan saat ini kurang baik lah dimana banyak sekali pengusaha kapal tidak mampu membayar gaji pegawainya hingga ada yang sampai 4 bulan. Hal itu disebabkan kurangnya perhatian pemerintah yang menyangkut tarif dan lain sebagainya terhadap industri angkutan penyeberang.

Baca Juga  Jasa Raharja Surabaya Gelar Aksi Simpatik Sebagai Upaya Pencegahan Fatalitas Korban Laka Lantas  

“Bahkan sudah 2 tahun lebih tarifnya tidak ada perubahan, itu juga yang akan mempengaruhi oprasional kapal ferry dan penyeberangan,” akunya.

Menurut Bambang, keberanian DLU membangun kapal saat ini tidak terlepas kerja keras dengan trik tertentu berhadapan dengan perbankan agar bisa membuat kapal baru, dan dapat kembali mengembalikan modalnya. Itu tidak mudah dilakukan saat ini,

“Tentu dengan inovasi pelayanan yang luar biasa untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat sebagai pengguna moda transportasi ini agar tetap bisa bertahan “ tegasnya.

Bambang menegaskan, terakhir DLU membangun kapalnya tahun 1991, dan baru kali ini bisa membangun kembali. Itu bisa dibayangkan betapa sulitnya untuk mengumpulkan pundi-pundi guna membangun armada kapal kembali, ini bukti industri pelayaran kurang kondusif suasananya.

“Kalau iklim usaha ini kurang ada perhatian dari pemerintah maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi kolaps. Bahkan transportasi itu terkait dengan keselamatan pengguna,” pungkasnya. (RG)

Titikomapost.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE