titikomapost.com, SURABAYA – Target pemerintah untuk membuat pelaut Indonesia khususnya kapal-kapal nelayan memenuhi syarat menjadi pelaut yang benar terus dilakukan lewat Kementerian Perhubungan yang memberi mandat pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut guna menyelenggarakan pelatihan kepelautan berbentuk Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) di semua Unit Pelaksana Tugas (UPT) yang ada.
Menjawab hal itu, kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Tarakan melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau MoU dengan Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Surabaya dilakukan oleh Kepala KSOP Tarakan, Capt. M. Hermawan, S.Sit, MM, M.Mar dengan Kabag Administrasi Akademik dan Ketarunaan Poltekpel Surabaya, DR. Eko Nugroho WidjatmokoI, MM, M.Mar.E guna menyelenggarakaan diklat yang dimaksud.
“Pada hari ini kita lakukan penandatanganan MoU dengan Poltekpel Surabaya guna menyelenggarakan Diklat di wilayah KSOP Tarakan,” kata Kepala KSOP Kelas III Tarakan, Capt. M. Hermawan kepada titikomapost.com, Jum’at (26/2/2021).
Hermawan mengaku, betapa perlunya dukungan badan diklat dalam hal ini, agar masyarakat Tarakan dan sekitar bisa memiliki kecakapan dalam melaut sehingga apa yang diinginkan pemerintah agar para pekerja di laut menjadi pelaut yang benar dapat terwujud.
“Maksud dari nota kesepahaman (MOU) ini adalah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Diklat Pemberdayaan Masyarakat, Pendidikan dan Pelatihnan Kepelautan serta Penelitian dan Pengabdian masyarakat yang akan dilaksanakan oleh Politeknik,” terangnya.
Kami sih berharap, lanjut Hernawan, dapat dilaksanakan secepat mungkin mengingat masih banyak masyarakat pelaut yang minim kecakapan dalam beraktifitas di laut. Atas dasar nota kesepahaman ini nantinya akan kita sosialisasikan kepada masyarakat luas agar mereka dapat mengambil kesempatan yang ditawarkan perhubungan laut diklat gratis.
“Setelah penandatanganan MoU ini selanjutnya terserah pihak Poltekpel kapan waktunya untuk dapatnya diselenggarakan diklat DPM di tempat kami,” ujarnya.
Mantan kepala KSOP Kotabaru-Batulicin itu menegaskan, dengan ditandatangani MoU ini merupakan tahap awal sebagai dasar untuk meningkatkan kecakapan masyarakat pelaut Tarakan lewat diklat DPM. Dirinya yakin, dari pengalaman yang sudah dilakukan ditempat penugasan sebelumnya bisa membuka cakrawala masyarakat di wilayah kerjanya.
“Semoga dapat berjalan seperti yang kita harapkan nantinya,” akunya.
Maksud dari nota kesepahaman (MOU) ini adalah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Diklat Pemberdayaan Masyarakat, Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan serta Penelitian dan Pengabdian masyarakat yang akan dilaksanakan oleh Politeknik
Pelayaran Surabaya bekerja sama dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas Ill Tarakan pada tahun 2021
Sementara, Kabag Administrasi Akademik dan Ketarunaan Poltekpel Surabaya, DR. Eko Nugroho WidjatmokoI, MM, M.Mar.E mejelaskan setelah dilakukan MoU dengan KSOP Tarakan kegiatan yang akan diselenggarakan sesuai dengan yang telah disepakati yang telah ditungkan dalam kerjasama itu.
“Ada kegiatan diklat pengabdian masyarakat dan diklat lainnya serta kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat,” tuturnya.
Sedang, disinggung berapa banyak kuota diklat yang akan disediakan Poltekpel, Eko belum bisa memastikan karena masih belum ada penentuan.
“Kuota belum pak, kami masih menunggu penentuan kuotanya,” tegas Eko.
Untuk pelaksanaannya sendiri pihak Poltekpel belum bisa memberi jadwal yang jelas karena masih dalam proses penentuan sehingga masalah ini pun dirinya belum bisa memberi keterangan.
“Sama kami juga masih menunggu pak,” imbuh Eko.
Keberhasilan ribuan orang yang telah difasilitasi mengikuti diklat diberbagai tempat yang diselenggarakan merupakan target Poltekpel, Eko yakin di Tarakan bisa maksimal.
“Begitu juga target kami juga masih menunggu pak, kemungkinan di bulan maret minggu pertama baru kami menerima targetnya pak,” pungkasnya. (RG)
