TITIKOMAPOST.COM, GRESIK – Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Direktorat Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran (KPLP) melakukan langkah-langkah maju guna meningkatkan perannya dalam penegakan hukum di laut demi keselamatan dan keamanan pelayaran di wilayah Kesatuan Republik Indonesia.
Direktur KPLP, Hendri Ginting mengatakan, kita masih memperbaiki kinerja untuk lebih tanggap terhadap keselamatan dan keamanan pelayaran di dunia kemaritiman. Peran kita harus lebih ditingkatkan, otomatis SDM, Teknologi, sistem itu semuanya harus diperbaiki walau sudah ada karena dalam hal ini tiada namanya sempurna.
Jadi kita berusaha untuk melengkapi, memperbaiki untuk memetakan kerawana- kerawanan sehingga itu lebih diminimalisasi.
“Sarpras kita tingkatkan, seperti beli dron yang lebih baik yang bisa 24 jam mampu mengawasi kapal yang membuang limbah di laut agar tidak sulit menangkapnya. Supaya mereka tidak sembarangan,” ujar Hendri saat ditemui disela menghadiri rangkaian peringatan HUT Pangkalan PLP Tanjung Perak ke 38 di Gresik, Jum’at (6/2/2026).
Di Selat Malaka, Hendri menyontohkan bahwa Bintan Island tempat resort itu sering kena tebal-tebal atau residu padat kental hasil cucian tangki kapal (tank cleaning) dibuang hingga mengotori sampai ke pantai yang merugikan kita sehingga wisatawan tidak mau datang karena pantai tercemar.
“Berikutnya, kapal harus semakin patuh sehingga tidak ada lagi kecelakaan, tiada ada lagi hal hal yang merugikan kita,” tandasnya.
Upaya yang sedang kita lakukan, salah satunya, kita lagi proses menunggu MenPAN menyetujui, nantinya Pangkalan PLP Tanjung Perak akan naik kelas yang nantinya seiring dengan itu kelengkapannya juga akan ditambah. Selain itu, kita juga sedang mengkaji penambahan pangkalan PLP diseluruh Indonesia. Dengan begitu banyaknya kapal tentu butuh pengawasan yang lebih.
“Menurut hemat kami tiga atau lima sangat strategis. Mungkin di Selat Malaka perlu diujung Aceh, Kalimantan didekat IKN terus kemudian diujung Papua. Perioritas Kalimantan,” jelasnya.
Menambahkan, Kasubdit Penegakan Hukum Direktorat KPLP, Mulyadi menjelaskan bahwa Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Direktorat Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran terus meningkatkan SDM yang ada di Unit Pelaksana Teknis baik di KSOP, UPP dan khususnya Pangkalan PLP sebagai Garda Terdepan dalam Penegakan Hukum dibidang Pelayaran.
“Hal ini diwujudkan dengan rutin melaksanakan peningkatan kemampuan melalui Pendidikan dan Pembentukan PPNS di Pusdik Reserse Megamendung Cisarua Bogor,” kata Mulyadi
Untuk memperkuat peranan PPNS Hubla, lanjut Mulyadi, juga telah dibentuk Koordinator Wilayah Dalam Rangka Penegakan Hukum pada Unit Pelaksana Teknis dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebagaimana tertuang dalam SK Dirjen Perhubungan Laut Nomor : KP-DJPL 359 Tahun 2025 Tentang Penunjukan Koordinator Wilayah dalam rangka Penegakan Hukum pada Unit Pelaksana Teknis dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
“Total yang sudah terbentuk ada 33 KORWIL,” pungkasnya. (RG)
