SURABAYA – Pelni sebagai pengemban program Tol Laut pemerintah dipandang masih jauh dari harapan. Pasalnya, dalam pemenuhan barang muatan tak jarang menemui kesulitan, hal itu harus ada dukungan dari kementerian terkait.Anggota Komisi V DPR RI, Bambang Haryo Soekartono memandang, perlunya dukungan dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian maupun Kementerian Pertanian mengingat barang-barang yang diangkut kapal tol laut merupakan jenis barang kebutuhan masyarakat yang terkait erat dengan kementerian tersebut.
“Kita juga mendengar penjelasan dari pihak Pelni sempat malah faktor muat daripada angkutan ini ada salah satu kapal yang tidak lebih dari 50 persen pada awal-awalnya,” ujarnya saat inspeksi mendadak (sidak) di PT Pelni dalam rangkaian kegiatan reses ke daerah pemilihan Jawa Timur I, Jum’at (6/8/2018).
Tentu, lanjut Bambang Haryo, ini sebenarnya tugas dari Kementerian Perdagangan dan kementerian terkait untuk mengisi load factor nya agar tidak terjadi seperti sebelumnya muatan kontainer kurang maksimal dari space ruangan muat kapal yang ada.
“Sekarang sudah 120 kontainer dari kapasitas sekitar 25 persen load factor ini harus lebih dimanfaatkan lagi, dimaksimalkan lagi sehingga manfaat daripada tol laut ini betul-betul dirasakan oleh masyarakat di daerah-daerah yang ada di Indonesia,” paparnya.
Menurut Bambang Haryo, bila dukungan itu ada, tentu tol laut itu berjalan seperti yang diharapkan, dimana pemerintah menghendaki tidak terjadi disparitas harga di daerah-daerah tujuan tol laut. Dimana, maksimalnya kapal-kapal tol laut itu dalam mengakut barang kebutuhan masyarakat daerah sangat erat pengaruhnya pada harga barang yang ada.
“Tentu hasil daripada angkutan tol laut barang-barangnya bisa dijual sebagai stabilisator pasar bukan pada mekanisme pasar seperti yang terjadi saat ini,” tandasnya.
Bambang juga mengingatkan, jadi stabilisator pasar itu harganya betul-betul dikontrol oleh pemerintah melalui barang-barang yang diangkut tol laut yang kemudian di jual tersebut sehingga harga di pasar-pasar daerah menjadi menurun.
“Itu yang kita harapkan sehingga disparitas harga tidak terjadi,” imbuh Bambang Haryo.
Namun, disisi pelayanan, Bambang Haryo melihat, pelayanan pelni cukup bagus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat itu sendiri yang notabene lapisan masyarakat bawah. Itu terbukti, pada angkutan lebaran 2018 kemarin benar-benar maksimal sehingga lancar bahkan pemerintah melalui kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak telah memberikan penghargaan atas kelancaran pelayanan angkutan lebaran 2018 itu.
“Saya sangat apresiasi dan ketika coba menghubungi call center Pelni di nomor 162 sambutan pun ramah dan profesional meski sedikit coba digoda. Saya minta untuk bisa lebih ditingkatkan,” ucapnya.
Bambang Haryo berharap, Pelni bisa seperti perusahaan penerbangan Garuda dimana hadirnya ditengah-tengah masyarakat bisa dipercaya bahkan menjadi icon penerbangan Nusantara.
“Orang kalau tidak naik garuda rasanya kurang pas,” akunya.
Sementara itu, Kepala Cabang PT Pelni Surabaya, Presda Simangasing mengaku, bahwa pelayanan kepada masyarakat telah dimaksimalkan dengan menghadirkan kapal penumpang maupun perintis ke daerah-daerah yang sangat dibutuhkan seperti khususnya pada musim angkutan lebaran.
“Meningkatkkan volume pelayaran pada perintis untuk rute-rute Kalianget-Sapeken bisa seminggu 4 kali dari yang biasa hanya 2 kali. Juga lakukan rute strika daru Surabaya-Masalembu PP dengan kapal 115 dan 56,” tuturnya.
“Khususnya rute strika, Presda mengaku, karena kans nya cukup tinggi mengingat animo masyarakatnya sangat banyak ,” imbuhny.
Bahkan, wujud pelayanan kami, Presda menceritakan kejadian saat melayani calon penumpang yang ke kapal tidak membawa iD karena demi pelayanan kepada masyarakat.
“Setelah kita tanya dia hanya mengaku memiliki tato nama di bagian tangannya sehingga kita bolehkan untuk naik dengan berdasar identitas tatonya,” jelasnya. (RG)
