Home » Umum » Ekbis » “Seribu” Persoalan Galangan Kapal Nusantara Belum Terurai
Suasana Focus Group Discussion (FGD) yabg digekar PT Adiluhung Saranasegara Indonesia di hotel Aston Inn Gresik, Kamis (39/1/2020).

“Seribu” Persoalan Galangan Kapal Nusantara Belum Terurai

Sebarkan

GRESIK  –  Begitu banyaknya persoalan yang dihadapi pelaku usaha galangan kapal sangat membutuhkan  keseriusan pemerintah disetiap regulasinya agar dapat menyokong kelangsungan hidup mereka yang menjadi bahtera bagi ribuan karyawan padat karya, sehingga hal itu menggugah PT Adiluhung Saranasegara Indonesia (ASSI) untuk menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “ Peningkatan Daya Saing industri Galangan Kapal Nasional Melalui Inovasi dan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas “ dengan menghadirkan Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika Kementerian Perindustrian Republik Indonesia yang menjadi salah satu pembicara, juga diikuti anggota   Ikatan Perusahaan Industri Kapal Dan Lepas Pantai Indonesia (IPERINDO) Jawa Timur dan perusahaan sub kontraktor serta jajaran SDM PT ASSI yang diselenggarakan di Hotel Aston INN Gresik, Kamis (30/1/2020).

Direktur Utama PT Adiluhung Saranasegara Indonesia, Anita Puji Utami, ST mengatakan, khususnya di Jawa Timur, industri galangan kapal jumlahnya cukup signifikan dan menjadi salah satu potensi dari industri maritim yang bisa dikembangkan karena didukung perusahaan pelayaran yang banyak, industri komponen yang tumbuh hingga dunia pendidikan yang sangat memadahi sehingga pemerintah khususnya di Jatim juga bisa menjadikan industri maritim ini bagian dari strategi atau program kerja berikutnya.

“Kita berharap ini dapat menjadi perhatian pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun pusat, baik itu yang terkait dengan pertumbuhan industri komponen maupun pengembangan dan trining trining SDM yang berbasis maritim sehingga dengan adanya orang orang berkompetensi tinggi dapat mendukung kelancaran dari produktifitas yang dapat meningkatkan daya saing galangan kapal lokal itu sendiri sehingga kepercayaan pembangunan kapal tidak harus jatuh ke luar negeri,” katanya disela berlangsungnya FGD tersebut.

Dengan adanya perhatian yang diberikan oleh pemerintah, lanjut Anita, kita berharap bisa menghasilakn hasil karya dalam membangun kapal yang murah, cepat dan berkualitas. Meski diakuinya, saat ini secara umum galangan kapal masih terkendala dengan adanya kebijakan bea masuk sampai saat ini belum ada, dimana yang dulu ada BMDTP meski penyerapannya masih minim malah dihapus, adanya kebijakan chapter 98 yang hingga saat ini belum terbit sedangkan kita sampai saat ini masih lakukan impor komponen yang memang di dalam negeri belum ada. Itu salah satu hal hal yang mendasar sedang yang lainnya seperti tingkat komponen dalam negeri (TKDN) di industri galangan kapal masih sangat besar

“Harapan kami industri komponen makin naik dan lebih maksimal termasuk dukungan tadi terkait masalah trining trining tenaga kerja itu bisa di buck up oleh pemerintah. Yang terakhir adalah, kita berharap adanya kebijakan terkait dengan perbankan mengenai suku bunga yang seharusnya hanya sekitar 30 persen dari suku bunga perbankan industri sehingga bisa memacu daya saing galangan kapal lebih naik lagi,” ungkap Anita.

Anita memandang, pemerintah Jawa Timur juga dapat berperan  bersinergi dengan pelayaran maupun galangan kapal dimana kedua industri itu di Jatim cukup banyak. Jika seandainya dari pemda Jatim bisa memberikan kebijakan insentif karena terkait investasi  pelayaran agar lakukan pembangunan kapal di daerah, itu bisa saja karena semuanya berada di wilayah yang sama. Meski upaya tersebut sudah disampaikan dibeberapa kesempatan kepada pemprov jatim melalui Wakil Gubenur.

“kalau itu bisa terjadi, otomatis kemandirian industri maritim di jawa timur akan semakin lebih baik lagi yang dapat menjadi percontohan bagi industri galangan kapal di seluruh Indonesia yang tambah sinergi lagi,” jelasnya.

Sedang, Penasehat GAPASDAP Ir. H. Bambang Haryo Soekartono sebagai salah satu pembicara juga mengatakan, upaya pemerintah untuk menghidupkan industri maritim itu tentu harus diimbangi dengan upaya menghidupkan industri pelayaran, karena saya melihat industri pelayaran pun juga terpuruk  akibat kebijakan kebijakan pemerintah yang kurang pro terhadap dunia pelayaran yang dimana PNBP masih besar, biaya biaya oprasional masih mahal, BBM juga  menggunakan non subsidi. Sedangkan  moda transportasi darat yang mendapat BBM subsidi.

“Padahal laut ini tidak hanya berfungsi menjadi alat transportasi tetapi dia juga berfungsi sebagai infrastruktur berperan sebagai jembatan. Ini yang harus dihidupkan dulu,” ingat Bambang.

Bila kita melihat di luar negeri, Bambang mengingatkan, untuk membangun kapal , industri pelayaran itu mendapatkan insentif  50 persen dari harga kapal itu di subsidi pemerintah yang berlaku di China, tapi kalau di Jepang berlaku 35 persen. Sedang di Indonesia tidak sehingga mereka pada membangun kapalnya di China jika kalau ini dibiarkan maka industri galangan kapal kita juga tidak akan bisa hidup,”

Sehingga, Bambang menmbahkan, industri tersebut harus dihidupkan dulu terutama industri pelayaran yang nantinya akan merangsang industri galangan juga akan mengikuti tumbuh. Bagaimana mungkin saat ini bisa tumbuh, bunnga bank untuk mendukung industri galangan kapal di negara kita masih mencekik dibandingkan dengan negara lain seperti Malasya sepertiga dari pada bunga komersial, China pun demikian yang memberi  50 persen  dari bunga komersial.

“Ini yang menjadi beban luar biasa industri galangan yang ditambah lagi tarifnya sudah mulai tahun 2012 tidak ada kenaikan maka industri yang berbasis padat modal, padat karya dan padat teknologi ini sangat berbahaya jika hancur sehingga kapal kapal akan docking ke luar negeri  yang akan memakan biaya besar, maka kita harus melindungi industri galangan maupun indietri pelayaran yang ada di dalam negeri,” tandas Bambang.

Bambang merasa tidak habis pikir, jargon Presiden Jokowi adalah maritim, mungkin hal itu oleh Jokowi juga tidak dimengerti bahwa jargon itu belum dilakukan atau dilaksanakan oleh kementerian kementerian yang menopang maritim tersebut. Sebagai contoh, dulu kementerian perindustrian yang menopang maritim ini kan luas sekali, ada komponen dan sebagainya, sangat  luas tapi yang dulunya tingkat direktur yang harusnya ditingkatkan jadi Dirjen dan bahkan jamanya dahulu maritim itu dijabat seorang menteri sekarang malah diturunkan dibanwah penanganan kasubdit. Ini menunjukkan tidak ada keseriusan untuk merubah maritim ini menjadi ujung tombak daripada dua pertiga wilayah kita dari 5 juta kilometer persegi untuk  menjadi lebih baik.

“Saya harapkan, termasuk masalah pengerukan kolam kali Perak yang menjadi area kerja galangan kapal di Surabaya hyang tidak diperhatikan oleh pemerintah, ini harus betul dilakukan menjadi satu triger untuk kemajuan dunia maritim kita,” tegas Bambang.

Sementara itu, Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, I. Putu Juli Ardika, M.A melihat potensi industri maritim sangat besar, itu sebabnya pemerintah berkomitmen secara maksimal terkait alutsista menggunaka industri dalam negeri.

“Kita sangat berpeluang untuk mengembangkan transportasi laut untuk mendukung logistik dan pengembangan wilayah wilayah Indonesia di Luar pulau Jawa,” katanya.

Terkait permasalahan di galangan kapal, Putu mengaku kementerian Perindustrian sudah banyak memfasilitasi, tapi sekarang itu bagaimana kita meningkatkan lagi dengan benar benar meningkatkan sumber daya manusiannya dan mengembangkan inovasi  inovasi dan teknologinya yang harus dilakukan. Pemerintah pun terkait dengan regulasi pembangunan kapal baru sudah ada perhatiannya. itu sudah ada chapter 98 dimana memudahkan untuk memenuhi bahan baku dan komponen pembangunan kapal. Juga untuk investasi ada tax holidy , untuk pengembangan SDM itu ada PP 45 /2019 dan demikian juga untuk RNDND ada.

“Jadi banyak yang sudah dimanfaatkan industri galangan kapal dalam hal ini,” pungkasnya.

Ikut hadir dalam acara FGD tersebu:

  1. Drs, Agustinus Riyanto Heru Nugroho, MH Kepala Sub Direktorat Industri Maritim, Kementrian Perindustrian;
  2. Ir. Romeo Hasan Basri Ketua Bidang Pemeliharaan dan Perbaikan Kapal DPP IPERINDO;
  3. Ir. Harinurdi Senior Manajer Dukungan Bisnis BKI Surabaya;
  4. Erwin H Poedjono, SE Komisaris PT ASSI dan Direktur Utama PT Dharma Lautan Utama
  5. H. Khoiri Soetomo, SE Ketua DPP GAPASDAP sekaligus Direktur Utama PT Dharma Dwipa Utama;
  6. DRS. Momon Harmono Ketua IPERINDO Jawa Timur;
  7. Amirullah, SE Direktur SDM dan Umum PT ASSI;
  8. Agus Mulyono, ST Direktur Produksi PT ASSI;
  9. Mawan Widodo, SE, Ak Direktur Keuangan PT ASSI;
  10. seluruh manajer, kepala biro, asisten manajer, kepala bengkel dan supervisor PT ASSI. (RG)

Sebarkan

Leave a Reply

Your email address will not be published.

x

Check Also

LaNyalla Berharap Ekspor Gurita Banggai Menjadi Trigger Bagi Pengusaha Sekitar

Sebarkantitikomapost.com, JAKARTA – Ketua DPD ...