titikomapost.com, BANGKALAN – Komisi V DPR RI beserta rombongan mengadakan kunjungan kerja ke wilayah Kabupaten Bangkalan, Madura sebagai wujud kongkrit keseriusannya untuk memastikan dan mendorong Pemerintah Pusat dapat segera merealisasikan beberapa proyek infrastruktur strategis yang diamanatkan dalam Prespres No 80 Tahun 2019. Tapi dewan menyayangkan respon Gubenur Jawa Timur yang tak menyambut langsung dalam para legislator yang memperjuangkan daerahnya, Senin (24/10/2022).
Menurut Politikus FPKB, sekaligus Anggota Komisi V DPR RI, H Syafiuddin,, kali ini Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Madura Jawa Timur guna memastikan program percepatan pembangunan ekonomi pada Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya-Sidoarjo – Lamongan (Gerbang Kertosusila) dan wilayah sekitarnya meliputi Tuban, Bojonegoro, dan Jombang, kawasan Bromo-Tengger-Semeru (BTS), serta kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan, perlu dilakukan guna meningkatkan daya saing kawasan yang berdampak pada pertumbuhan investasi dan peningkatan perekonomian nasional yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Pada 20 November 2019, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan pembangunan ekonomi pada Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger – Semeru, serta kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan.
Menurut Perpres ini, dalam rangka meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi kawasan yang berdampak pada perekonomian regional dan nasional, dilakukan percepatan pembangunan atas:
- Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan dan wilayah sekitarnya meliputi Tuban, Bojonegoro, dan Jombang yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut Kawasan Gerbangkartosusila;
- Kawasan Bromo – Tengger – Semeru yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut Kawasan BTS; dan
- Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan.
Untuk mendukung dan memberikan nilai tambah pembangunan kawasan sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, dilakukan pengembangan: a. Kawasan Selingkar Ijen; dan b. Kawasan Madura dan Kepulauan.
“Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Gerbangkartosusila, Kawasan BTS, dan Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan sebagaimana dimaksud, serta pengembangan Kawasan Selingkar Ijen dan Kawasan Madura dan Kepulauan sebagaimana dimaksud dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkelanjutan dalam Rencana Induk Pembangunan Kawasan yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Induk,” bunyi Pasal 2 ayat (1) Perpres ini.
Namun begitu Syafiuddin Asmoro mengaku kecewa sebab Gubernur Jatim Khofifah Indarparawansa tidak bersedia menemui rombonga anggotanya secara langsung yang datang dengan tujuan mendukung terlaksananya program di Jawa Timur tersebut dengan sebab alasan ada kegiatan di Aceh,
“Kita sudah datang dari Jakarta tidak ditemui, (untuk komunikasi, red) kan sekretariat yang melakukan komunikasi dengan protokol provinsi akhirnya menjawab bahwa h-2 gitu lho, kita tetap respek kepada gubernur dengan visi misinya membangun madura namun kenyataannya kita mendorong dari kunjungan reses komisi V tidak ditemui, alasannya kunjungan ke Aceh katanya, kita mentoleransi ini harus menjadi prioritas sebetulnya jangan Aceh itukan bukan Jawa Timur, Madura itu Jawa Timur, ok ya,” ujar Syafiuddin saat doorstop di Rumah Makan Sinjay, seperti dikutip dari klikku.net sesaat setelah mengunjungi lokasi Pelabuhan Bulu Pandang di Desa Ko’ol Kecamatan Klampis, Senin (24/10/2022) sore.
Pihaknya mengaku kegiatan kunjungan komisinya tersebut untuk mendorong para leading sektornya itu segera merealisasikan program percepatan pembangunan tersebut.
“Yang kita dorong dengan rencana pembangunan Pelabuhan Tanjung Bulupandan, Rencana Pembangun Pelabuhan Socah, Rencana Pembangunan Indonesia Islamic Scince Park (IISP), dengan kawasan industri ada reaktivasi kereta api, itukan dananya luar biasa kurang lebih lima puluh empat triliun walaupun skema pembiayaannya, kemarin kita sudah membedah dengan akademisi terkait dengan skema pembiayaan itu ada sekian persen dari APBN yang saya tagih ini enam belas persen, seumpama jalan akses jalan menuju Pelabuhan Tanjung Bulu Pandan seumpama jalan menuju akses mesi socah ini belum ada di rancangan APBN 2023 kemarin maka saya minta kepada kementrian PUPR, Kementrian Perhubungan dan Kementrian lainnya ada kebijakan khusus saya meminta kepada pimpinan dan anggota komisi V untuk hadir lagi kita tinjau lokasinya ada tolong do’anya teaman-teman supaya ini terealisasi dan tolong dimedia-media yang ada kita sama-sama membantu ini teriakkan dari semua komponen dan elemen bukan hanya dari seorang haji Safi karena saya yakin semua tokoh ini sudah wellcome sekarang,” terangnya.
“Urusan masa lalu itu masa lalu yang kita tatap adalah masa depan, saya tadi mengatakan bahwa ini kunjungan reses sesuai Undang-Undang MD 3 bahwa semua anggota DPR punya hak dan kewajiban melakukan kunjungan dapil nah ini sudah menjadi aspirasi komisi bukan aspirasi Safiudin jadi lebih tebal gitu loh, kan tadi pimpinan sudah mengatakan begitu ini sudah menjadi aspirasi sesuai amanah undang-undang MD 3 bahwa APBN itu dari Presiden dan Aspirasi DPR RI jadi wajib itu tolong doanya, Jangka pendeknya dari 16% ada secercah 5% kalaupun tidak sampai 16%,” ujar Syafiuddin pada media. (RG/red)
