titikomapost.com, SURABAYA – Keinginan masyarakat galangan kapal yang berada di Kali Perak untuk meminta adanya pengerukan alur pelayaran yang ada kepada pihak Pelindo berjalan alot. Meski pihak Pelindo menegaskan telah merespon keinginan itu dengan melakukan pembicaraan dengan semua pihak yang terkait.
CEO Sub Regional Jawa, Johanes Wahyu melalui Kepala Humas PT Pelindo, Rendy mengatakan, pada prinsipnya Pelindo menerima yang telah disampaikan pihak galangan kapal yang berada di kali perak terkait persoalan pendangkalan alurnya.
“Prinsip kami oke namun saat ini sedang intens dilakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait agar dapat terlaksana dengan baik,” kata Rendy kepada titikomapost.com, Jum’at (14/7/2023).
Sebagai tambahan, lanjut Rendy bahwa hingga saat ini Pelindo sedang melakukan pembahasan dengan pihak Otoritas Pelabuhan guna menemukan mekanismenya.
“Saat ini masih dalam pembahasan terkait mekanismenya dengan Ka OP Tanjung perak dan akan mengikuti arahan dari OP selaku penyelenggara pelabuhan,” jelasnya.
Kewajiban pemeliharaan alur yang menjadi tanggung jawab pemerintah melalui Ditjen Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan khususnya di perairan Tanjung Perak sudah menjadi tugas PT Pelindo sebagai penerima konsesi. Hal itu diungkapkan Kepala Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak, M. Anto Julianto saat disapa titikomapost.com dalam sebuah acara di salah satu hotel di Gresik beberapa waktu lalu.
Alotnya bahasan terkait hal pengerukan alur kali perak yang disampaikan Iperindo hingga melambung ke Kemenko Marves tersebut juga dibenarkan Kepala Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak yang menjelaskan bahwa proses pembicaraan telah dilakukan antar pihak-pihak.
“Pelindo sudah membicarakan dengan pihak galangan (IPERINDO.red), dan nantinya akan dilakukan pengerukan alur kali perak dengan mekanisme yang telah ditentukan dan disepakati,” ujarnya.
Pada saat dalam sebuah forum di Kemenko Marves, menko minta kepada Pelindo untuk melakukan pengerukan , dan sudah disetujui oleh pihak Pelindo.
“Selanjutnya tinggal hitung-hitungan antara pelindo dengan pihak galangan kapal yang ada. Kita tinggal mendorong kesitu aja, kalau mereka dil ya tinggal jalan,” sebut Aantok.
Menurut Antok, Jadi prosesnya sekarang ada di Pelindo dan Iperindo sebagai asosiasi galangan kapal yang mewakilinya untuk memecahkan persoalan pengerukan kali perak.
“Prinsip kami mendorong semua terkait pengerukan. Kebetulan, pelindo katanya mempunyai agenda pengerukan di beberapa kolam. Untuk itu, kami minta agar di utamakan dulu yang ada di kali perak,” jelas Antok.
Antok mengakui, kami sudah beberapa kali melakukan pembahasan untuk mencari formulasi yang tepat guna pengerukan itu.
“Terakhir ada titik terang, pelindo melakukan pengerukan, sedang pihak galangan memberikan kontribusi karena untuk kepentingannya,” tandasnya.
Memang, kalau Iperindo saat di Kemenko Marves memang menekankan bahwa pengerukan itu tanggung jawab penguasa melalui APBN.
“Ya tidak begitu juga, mereka punya kewajiban juga untuk merawat kolam mereka,” imbuhnya
Untuk diketahui, pendangkalan Kali Perak yang menjadi jantung perekonomian perusahaan galangan kapal yang berada di wilayah itu hingga kini tak kunjung ada aksi untuk melakukan pendalaman dari pihak yang mempunyai kewajiban melakukan pengerukan.
Sementara itu, Momon Hermono Ketua IPERINDO Jawa Timur mengatakan, segala upaya telah dilakukan pihaknya untuk membawa aspirasi anggotanya khususnya yang tersandung persoalan pendangkalan alur di Kali Perak, Surabaya. Dia menyebut bahwa persoalan itu oun sudah digulirkan hingga ke Kemenko Marves yang berharap ada jalan keluar atas derita galangan kapal yang ada di Surabaya.
“Sudah banyak hal yang kita lakukan hingga ke Kemenko Marves guna menyerukan peesoalan kali perak yang tak kunjung ada kejelasan,” akunya.
Wajar, lanjut Monon, apa yang dilakukan Ioerindo mewakili galangan yang ada di surabaya menyampaikan persoalan itu, karena seluruh galangan yang ada di sepanjang kali perak pun sewa yang dibayar kepada Pelindo juga tidak murah tapi fasilitas yang di dapat dengan perairan yang hanya memiliki alur kedalaman tak lebih dari 2 meter.
“Dengan kondisi itu tidak mungkin kapal-kapal yang agak besar bisa masuk galangan yang akan memberi pendapatan lebih guna bisa tetap membayar sewa lahan yang dipakai,” pungkasnya. (RG)
Bersambung…
