PROBOLINGGO – Untuk mensukseskan program dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan yang menargetkan seluruh kapal nelayan dibawah GT 7 di Indonesia harus memiliki bukti legalitas kapal, KSOP Kelas IV Probolinggo berpartisipasi telah menuntaskan 325 Pas Kecil yang diserahkan kepada para pemilik dari 600 unit yeng telah diukur.
“Dari 600 kapal nelayan yang telah kita ukur baru 325 diserahkan kepada pemilik pada hari ini. Selain itu kami juga telah menyerahkan 89 pas kecil untuk kapal wisata,” ujar Kepala kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Probolinggo, Capt. Subuh Fakkurrochman, SE. M.Mar disela penyerahan pas kecil kapal nelayan di Probolinggo, Kamis (21/3/2019).
Meski pas kecil kapal nelayan itu diberikan secara gratis, lanjut Subuh, masih banyak nelayan yang kurang proaktif untuk melakukan pengurusan, untuk itu, kami menggandeng Dinas Perhubungan Kota/Kabupaten dan Dinas Perikanan maupun Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur untuk ikut mendorong seluruh masyarakat agar melakukan pengurusan legalitas kapalnya terutama kapal nelayan dibawah GT 7 yang berupa pas kecil.
“Sejauh ini, mereka membantu memberikan sosialisasi kepada masyarakat nelayan agar melakukan pengurusan pas kecil kapal serta mengeluarkan rekom terhadap kapal-kapal yang akan diukur untuk jenis kapal nelayan,” katanya.
Dari data kapal nelayan yang ada di Probolinggi mencapai 1416 unit dan jika ditotal dengan yang ada di seluruh wilker jumlahnya mencapai 2000 kapal nelayan dan untuk kapal wisata mencapai ratusan kapal tapi belum terdeteksi semuanya. Dari situ, Subuh mengaku, kendala kepastian nelayan karena mobilitas gerak kapalnya yang aktif pada saat akan dilakukan pengkuran dan juga jauhnya jarak lokasi daerah nelayan menjadi faktor memperlambat pengukuran yang dilakukan tim, seperti Trenggalek dan Tulungagung bisa ditempuh anggota dari Probilinggo hingga 6 jam perjalanan.
“Kami harus tetap lakukan meski jaraknya jauh hingga perjalanan 6 jam ke lokasi nelayan yang kapalnya akan diukur dengan SDM yang terbatas,” jelas Subuh.
Disamping kita melakukan pengukuran kapal nelayan, ada juga permintaan dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur yang merekomendasikan pengukuran jeniis kapal wisata untuk mendukung pariwisata di daerah perairan Pantai Selatan Jawa Timur.
“jumlahnya ada ratusan tapi yang sudah 89 kapal wisata yang ada di Tulungagung dan Trenggalek yang telah kita ukur dan diterbitkan pas kecilnya,” ungkap Subuh.
Disinggung soal alat keselamatan kapal nelayan maupun wisata tersebut, Subuh mengaku sudah bekerjasama dengan pihak-pihak terkait dengan memberikan bantuan alat keselamatan sebagai upaya mendorong para nelayan menjadi pelaut yang tertib dalam bekerja dengan melengkapi kapalnya dengan alat keselamatan berupa lafe jacket maupun pelampung penolong.
“Seperti bantuan life jacket dari Direktorat KPLP memberi bantuan 100 buah, Pangkalan PLP 100 buah, PT Pelni 500 buah serta dari Jasa Raharja Probolinggo sebanyak 15 pelampung penolong dan 15 life jacket yang diberikan kepada nelayan Probolinggo,” pungkasnya. (RG)
